Indonesia Mesin Ekonomi Syariah Dunia


Dalam waktu dekat, Indonesia akan mempunyai Halal Distrik di kawasan Gelora Bung Karno. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Halal Park,cikal bakal Halal Distrik, pada pertengahan April lalu. Distrik yang akan dibangun di atas lahan seluas 21.000 meter persegi tersebut, diperkirkan rampung dalam dua tahun ke depan. Nantinya, Halal Distrik diharapkan bisa menjadi ekosistem bagi para pelaku industri halal di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, ekonomi syariah Indonesia berpotensi menjadi yang terbesar di dunia. Hal ini ditopang oleh besarnya Populasi Muslim Indonesia. State of The Islamic Economic Report 2018/19 menyebutkan jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 87 persen dari total populasi penduduk Indonesia, atau sekitar 13 persen populasi muslim dunia. Dari jumlah tersebut, Indonesia berpotensi jadi pemain kunci dalam pengembangan ekonomi syariah dunia.

Sejalan dengan itu, Halal Economy and Strategy Roadmap 2018 memaparkan kontribusi ekonomi syariah dalam menopang perekonomian nasional. Keberadaan ekonomi syariah diketahui bisa menyumbang USD3,8 miliar Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Tidak hanya itu, ekonomi syariah juga mampu menarik USD1 miliar investasi asing secara langsung, serta membuka 127 ribu lapangan kerja baru setiap tahunnya.

Permata Terpendam

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro menuturkan berdasarkan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI), Indonesia saat ini berada di peringkat ke-10 atau naik satu peringkat dari tahun sebelumnya. “(Peningkatan ini) dikarenakan terdapat pertumbuhan di setiap industri yang memberikan pengaruh signifikan pada ekonomi syariah di Indonesia,”ungkapnya.

Sebut saja, sektor pariwisata halal Indonesia yang baru-baru ini menempati peringkat pertama dalam Global Muslim Tourism Index 2019. Selanjutnya pada sektor modest fahion, GIEI menempatkan Indonesia di peringkat kedua, setelah Uni Emirat Arab. Sementara dari sisi perilaku, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling demawan menurut Charity Aid Foundation World Giving Index 2018. Artinya potensi zakat dan wakaf yang bisa dihimpun dan disalurkan masih cukup besar.

Potensi perkembangan ekonomi syariah juga didukung oleh kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap konsumsi barang dan jasa halal. Halal Economy and Strategy Roadmap 2018 menyebutkan, total konsumsi barang dan jasa halal Indonesia pada 2017 sebesar USD218,8 miliar. Jumlah ini diperkirakan terus tumbuh sebesar 5,3 persen Coumponded Average Growth Ratio (CAGR) dan mencapai USD330,5 miliar pada 2025 mendatang. Mencermati hal ini, Bambang Brodjonegoro menuturkan potensi tersebut mampu menempatkan Indonesia sebagai Global Halal Economy Production Engine. “Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, menjadikan negara Indonesia berpotensi naik kelas menjadi negara maju di tahun 2040,” katanya.  


Salah satu pusat perbelanjaan busana muslim
Foto Resha Aditya Pratama

Menggali Potensi

Islamic Finance Specialist UNDP, Greget Kalla Buana mengamini pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah Indonesia yang semakin menggembirakan. Meski demikian, dia mengingatkan masih banyak potensi yang bisa digali guna mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah. “Pada 2017, Indonesia menduduki peringkat pertama Muslim Food Expenditure dengan nilai USD170 miliar. Namun, kondisi ini belum mampu menempatkan Indonesia ke dalam sepuluh besar halal food,”ungkapnya. “Benar bahwa ekonomi syariah Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Namun, persaingan saat ini bukan hanya datang dari negara-negara Muslim, melainkan juga negara-negara nonmuslim, seperti Tiongkok, Thailand, Filipina, Inggris, dan Luksemburg. (Maka) perlu diperhatikan strategi pengembangan ekonomi syariah pada sisi supply, bukan sebatas demand,” jelasnya.

Terbukti lebih unggul Greget turut menggarisbawahi sejumlah keunggulan yang dimiliki Indonesia. Pertama, adanya sistem kelembagaan yang kuat dalam mendukung ekonomi syariah. “Selain Dewan Syariah Nasional MUI, perkembangan kelembagaan ekonomi syariah juga diperkuat dengan adanya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang melahirkan Masterplan Ekonomi Syariah,”ungkapnya. Kedua, adanya hukum dan peraturan yang mengakomodasi inovasi dan kebijakan keuangan syariah di Indonesia. “Sebagai contoh, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (yang) mungkin di negara lain tidak ada,” katanya. Ketiga, besarnya dorongan masyarakat luas melalui kelompokkelompok penggerak ekonomi syariah yang mewakili berbagai elemen masyarakat yang memberi kontribusi terhadap perkembangan ekonomi syariah. “Sebut saja, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan sebagainya,” rincinya kepada Media Keuangan.

Tumbuh Menjanjikan

Perkembangan ekonomi syariah Indonesia telah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992. Bank Muamalat menjadi lembaga keuangan pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatan transaksinya. Kehadiran Bank Muamalat ini disambut baik oleh penduduk muslim Indonesia, sehingga pada perkembangannya, berjamur beragam lembaga keuangan lainnya.

Kini, tiga dasawarsa sejak awal perkembangannya, Indonesia meyakini mampu menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada 2024 mendatang. Terkait hal ini, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan, visi Indonesia sebagai pusat ekonomi ekonomi syariah dunia telah tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Agar bisa terwujud, Bambang menuturkan, ada sedikitnya empat target dan indikator utama yang perlu dipenuhi.

“Pertama, peningkatan skala usaha ekonomi syariah. Kedua, peningkatan peringkat Indonesia dalam Islamic Economic Index. Ketiga, peningkatan kemandirian ekonomi. Dan yang keempat, perbaikan indeks kesejahteraan,” terangnya.

Pencapaian target dan indikator tersebut, kata Bambang, dikawal oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). KNKS sendiri dibentuk pemerintah pada 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016. Pembentukan KNKS merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Bambang melanjutkan, inisiatif pengembangan ekonomi syariah Indonesia juga telah direalisasikan melalui penyusunan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI). Bambang menyebutkan ada empat bidang utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

“(Yaitu) penguatan sektor riil ekonomi syariah melalui pengembangan industri halal, peningkatan efisiensi keuangan syariah, penguatan penelitian ekonomi syariah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah, serta pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),”jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Greget menyampaikan bahwa ambisi Indonesia untuk menjadi Global Halal Hub bisa dimulai dari prosedur sertifikasi halal yang saat ini telah menjadi acuan dunia. “Terbukti dengan sejumlah negara yang meminta untuk disertifikasi halal oleh MUI atau mengadopsi sertifikasi halal Indonesia,” katanya. Dengan adanya kepercayaan dunia internasional terkait sertifikasi halal, maka Indonesia bisa memainkan peran sebagai role model industri halal.

Greget juga menekankan agar ekonomi syariah tidak dipandang sebagai satu industri terpisah, melainkan terhubung dengan ekosistem dan aspek kehidupan lain secara keseluruhan. Beberapa aspek penting yang dia soroti antara lain nilai-nilai etis, tata kelola dan regulasi, sumber daya manusia (SDM), Sustainable Development Goals (SDGs), serta teknologi.

Menurut Greget, penerapan ekonomi syariah harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Artinya, dampaknya tidak hanya diukur dari sisi finansial, tetapi juga pada spiritual individu, sosial masyarakat, hingga lingkungan. Sementara pada tata kelola dan regulasi, implementasi ekonomi syariah perlu didukung dengan hukum negara dan hukum agama. “Misalnya uang elektronik sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai hal tersebut. Kemudian direspons oleh fatwa MUI tentang uang elektronik syariah,” katanya.

Dari sisi SDM, Greget menegaskan pentingnya pusat pengetahuan dan institusi pendidikan ekonomi dan keuangan syariah. Menurut Thompson Reuters 2017, saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga penyedia kursus keuangan syariah terbanyak setelah Inggris dan Malaysia. Lebih lanjut, Greget berharap pengenalan ilmu ekonomi syariah sudah mulai dilakukan sejak bangku sekolah. “Sebab kalau mereka tidak dikenalkan dengan ekonomi syariah, bagaimana mereka akan masuk ke jurusan ekonomi syariah dan menjadi penggerak sektor tersebut?” tanyanya.

Selanjutnya, Greget menekankan pentingnya inovasi dan kerja sama antara lembaga ekonomi dan keuangan syariah dengan institusi-institusi pembangunan di lingkup yang lebih luas. Di sisi lain, dia mengapresiasi penerbitan Green Sukuk oleh pemerintah Indonesia. Menurutnya, instrumen pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa keuangan syariah mampu mendorong pencapaian SDGs, dalam hal ini proyekproyek infrastruktur hijau yangs sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, “Bahwa ekonomi syariah bukan sekadar pembangunan ekonomi berlandaskan syariah, tetapi juga mampu memberikan manfaat pada people, planet, dan profit,” tegasnya.

Terakhir, Greget menyampaikan peluang pemanfaatan teknologi dalam pengembangan ekonomi syariah. “Tidak sebatas pada fintech, tetapi juga adopsi teknologi blockchain untuk pembayaran, mengonfirmasi tingkat kepatuhan syariah, (hingga) melacak rantai kehalalan makanan, kosmetik, atau produk farmasi dari proses manufaktur ke konsumen,” harapnya. Sebagai contoh, belum lama ini UNDP bersama Badan Wakaf Indonesia mengembangkan wakaf berbasis blockchain.

Teks Farida Rosadi
*) Artikel ini sebelumnya telah dipublikasikan di Media Keuangan Edisi Mei 2019 Oleh Kementrian Keuangan

1 komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *