Kebijakan DMO Batubara

Mengenal Kebijakan DMO Batubara Bagian I

Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan mempunyai peran dan nilai yang penting bagi pembangunan bangsa.

Dalam upaya mendukung pembangunan nasional menuju rakyat yang makmur, produksi sumber daya alam sudah sewajarnya dimaksimalkan penggunaannya untuk kebutuhan industri dalam negeri.

Dalam UUD 1945 terutama pada pasal 33 ayat 3, secara tegas telah disebutkan bahwa negara berdaulat atas kekayaan sumber daya alam dan pengeolaannya harus dimanfaatkan secara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tinjuan Dasar Hukum Pengutamaan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri

Baca juga: Pasar Komoditas Global

Batubara merupakan salah satu sumber energi yang mendominasi bauran energi listrik nasional (electricity energy mix). Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025 sesuai yang terkandung dalam Peraturan Presiden No.5 tahun 2006, menyebutkan bahwa pada 2025 batubara akan mengisi porsi sebanyak 33% bauran energi nasional.

UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi, pada pasal 21 mengatakan, “pemanfaatan energi dilakukan diantaranya dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi, dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat.”

Dengan demikian, dalam mendukung kebijakan pemerintah tentang ketahanan energi tersebut, pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri merupakan hal yang penting dan prioritas untuk dilakukan.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Dunia Bagian I

Sebagai bentuk implementasi dari amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan sebagai tindak lanjut dari implementasi dukungan terhadap tercapainya bauran energi nasional, pemerintah kembali menegaskan tentang pengutamaan batubara untuk kepentingan dalam negeri pada UU No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Bab Penguasaan Mineral dan Batubara UU No.4 tahun 2009 yaitu pada tepatnya pada pasal 5 ayat 1 hingga ayat 5, menyebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan pengendalian produksi maupun pembatasan ekspor.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Dunia Bagian II

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 84 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Pemegang IUP Operasi 32 Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.”

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS

1 komentar

  1. 720p izle

    I have been reading out a few of your posts and i must say clever stuff. I will surely bookmark your website. Sacha Isa Courtland

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *