Kebijakan DMO Batubara

Mengenal Kebijakan DMO Batubara Bagian II

Lahirnya Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) Batubara

Pada periode 2000-2009, porsi konsumsi domestik dari produksi batubara masih rendah, yaitu hanya sekitar 25,7% dari produksi batubara nasional. Sebanyak 74,3% batubara Indonesia diekspor ke luar negeri. Pada 2009, Indonesia menjadi pengekspor batubara terbesar kedua di dunia setelah Australia dengan jumlah ekspor sekitar 198 juta ton. Cadangan batubara Indonesia sebanyak sekitar 32 milyar ton (Badan Geologi, 2015) hanya sekitar 3% dari cadangan batubara dunia sebesar 826 milyar ton (EIA, 2010).

Baca juga: Mengenal Kebijakan DMO Batubara Bagian I

Negara-negara yang memiliki cadangan batubara lebih besar, seperti Amerika (238 milyar ton), Russia (157 milyar ton) dan China (114 milyar ton), mengkonsumsi batubara dalam porsi besar (sekitar 91% dari total produksi batubara nasional) untuk kepentingan dalam negerinya. Dengan demikian, sebagai negara yang tidak memiliki cadangan batubara yang melimpah, sewajarnya Indonesia harus mengutamakan penggunaan batubara untuk konsumsi dalam negeri dibandingkan ekspor.

Hal ini dikarenakan jika kondisi dominasi ekspor batubara ini terus berlanjut, maka terdapat kemungkinan suatu saat cadangan batubara Indonesia habis tertambang dan tidak tersedianya stok batubara nasional yang cukup untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

Sebagai implementasi amanat UU No.4 tahun 2009 dan berdasarkan penjelasan berbagai landasan hukum tentang pengutamaan batubara untuk kepentingan dalam negeri, pada 31 Desember 2009, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri No 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, yang dikenal juga dengan istilah Domestic Market Obligation (DMO).

Di dalam Permen tersebut, diatur kewajiban pemasokan kebutuhan mineral dan batubara bagi badan usaha pertambangan mineral dan batubara yang ditentukan dalam persentase minimal penjualan mineral atau persentase minimal penjualan batubara. Badan usaha pertambangan mineral dan batubara tersebut tetap dapat melakukan ekspor komoditasnya sepanjang persentase minimal penjualan batubaranya terpenuhi. Selain itu, diatur juga mengenai ketentuan pemakai mineral dan pemakai batubara. Pemakai batubara terdiri dari pemakai batubara sebagai bahan baku yaitu dari industri briket, pengolahan logam, pencairan batubara, gasifikasi batubara dan peningkatan mutu batubara serta pemakai batubara sebagai bahan bakar yaitu sektor pembangkit listrik, sektor industri, sektor usaha kecil dan sektor rumah tangga.

Perencanaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melihat prediksi kebutuhan mineral dan batubara setahun kedepan yang disampaikan oleh pemakai mineral dan batubara serta prediksi produksi batubara setahun kedepan yang disampaikan oleh badan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran dan Biaya. Setelah data-data tersebut terkumpul, selanjutnya Direktur Jenderal akan meminta persetujuan Menteri ESDM untuk menerbitkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara atau Mineral untuk Kepentingan Dalam Negeri. Keputusan Menteri itulah yang akan dijadikan acuan dan patokan dalam implementasi pemasokan kebutuhan mineral dan batubara. Adapun gambaran mekanisme penentuan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara sesuai dengan Permen No. 34 tahun 2009 dapat dilihat pada gambar berikut.

Alur Perencanaan Kebutuhan Pemasokan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri
Alur Perencanaan Kebutuhan Pemasokan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri

Pemakai batubara dan produsen batubara akan menyampaikan prediksi kebutuhan dan prediksi produksi batubara kepada Direktur Jenderal paling lambat bulan Maret tahun berjalan, dan keputusan menteri tentang penetapan kebutuhan dan persentase minimal penjualan dalam negeri untuk tahun berikutnya paling lambat dikeluarkan pada bulan Juni berjalan.

Baca juga: Pasar Komoditas Global

Jika terdapat revisi mengenai jumlah kebutuhan dan produksi, dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal hingga bulan November, dan revisi keputusan menteri tentang penetapan kebutuhan dan persentase minimal penjualan dalam negeri dapat diterbitkan pada bulan Desember. Mekanisme pengawasan dan pelaporan dari implementasi kebijakan DMO tersebut dilakukan pada tahun berlakunya, yaitu pelaporan dari pemakai dan produsen batubara tiap tiga bulan, pada Maret, Juni, September dan Desember.

Apabila dari pihak produsen batubara tidak dapat memenuhi komitmen presentase penjualan minimum untuk kebutuhan dalam negeri, maka Kementerian ESDM dapat memberikan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 kali dan sanksi pemotongan rencana produksi sebesar 50% pada tahun berikutnya. Sanksi demikian juga berlaku pada pihak pemakai batubara yang tidak dapat memenuhi komitmen pemakaian batubaranya, yaitu sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 kali dan sanksi pemotongan rencana konsumsi batubara sebesar 50% pada tahun berikutnya.

Baca juga: Mengenal Kebijakan DMO Batubara Bagian I

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS

3 komentar

  1. AffiliateLabz

    Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

  2. BrianRox

    Maintain the helpful job and bringing in the crowd!

  3. JamesBuh

    thank a lot for your website it assists a lot.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *