Potensi Ekonomi Syariah

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yang mencapai 87,18%, Indonesia memiliki peluang untuk pengembangan ekonomi syariah. Jumlah tersebut merupakan pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi dan keuangan syariah yang sangat besar. Hal tersebut didukung dengan tren kenaikan konsumsi barang dan jasa halal yang diperkirakan memiliki pertumbuhan cukup tinggi.  Bahkan Indonesia telah dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik oleh Global Muslim Travel Index 2019. Hal ini menunjukkan industri pertumbuhan ekonomi syariah di tanah air semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap implementasi prinsip syariah di dalam kehidupan masyarakat.

Baca juga: Indonesia Mesin Ekonomi Syariah Ekonomi

Peringkat Indonesia Pada Industri Halal Dunia:
Nilai-nilai dan prinsip pengembangan ekonomi dan keuangan syariah:
  • Kepemilikan;
  • Berusaha dengan berkeadilan;
  • Kerja sama dalam kebaikan;
  • Pertumbuhan yang seimbang.
4 bidang utama pengembangan ekonomi syariah berdasarkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI):
  • Penguatan sektor riil ekonomi syariah, melalui pengembangan industri halal;
  • Peningkatan efisiensi keuangan syariah;
  • Penguatan penelitian ekonomi syariah, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah.
  • Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
4 (empat) target capaian dan indikator utama yang akan dikawal oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS):
  • Peningkatan skala usaha ekonomi syariah;
  • Peningkatan peringkat Indonesia dalam Islamic Economic Index;
  • Peningkatan kemandirian ekonomi; dan
  • Perbaikan indeks kesejahteraan.

Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah:

  • Instrumen zakat Prinsip 1: Pengendalian harta individu Prinsip 2: Distribusi pendapatan yang inklusif
  • Instrumen pelarangan atas riba Prinsip 3: Bertransaksi produktif dan Berbagi Hasil
  • Instrumen pelarangan atas masyir atau perjudian Prinsip 4: Transaksi keuangan terkait erat sektor riil
  • Instrumen infaq, shadaqah, dan wakaf Prinsip 5: Partisipasi sosial untuk kepentingan publik
  • Instrumen aturan transaksi muamalah Prinsip 6: Bertransaksi atas dasar kerja sama dan keadilan

Sumber: Bank Indonesia Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Dewan Pembina KNKS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *